Home / Berita Umum / Sidang Irwandi Yusuf KPK Minta Di Undur

Sidang Irwandi Yusuf KPK Minta Di Undur

Sidang Irwandi Yusuf KPK Minta Di Undur – KPK mengharap sidang praperadilan yg di ajukan Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf diundur. Harusnya, sidang perdana tuntutan itu diadakan ini hari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

“Skedul sidang ini hari, Selasa, 9 Oktober 2018. Lantaran ada penugasan serta aktivitas lainnya jadi sejak mulai Jumat tempo hari KPK udah ajukan permohonan pada PN Jaksel buat mengundur waktu sidang sepanjang 7 hari adalah pada 16 Oktober 2018,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah pada wartawan, Selasa (9/10/2018).

Terputus dari itu, team biro hukum KPK telah membaca isi permintaan praperadilan yg di ajukan Irwandi itu. Febri menyebutkan Irwandi–dalam permintaan praperadilan itu–meminta penangkapan, penahanan, serta surat-surat dalam penyelidikan KPK dinyatakan tidak resmi oleh pengadilan.

Febri ikut menyebutkan beberapa point dalam permintaan Irwandi, adalah:

Menguraikan jika terduga udah jadi gubernur awal mulanya serta mengklaim tak pernah mengharap atau terima uang;
Menguraikan terduga diambil dalam pemilihan kepala daerah serentak dengan nada 37,22 %;
Mengklaim jika tak pernah terima uang seperti yg disangkakan KPK dalam penyelidikan sehubungan DOK (Dana Otonomi Pribadi) Aceh;
Menuturkan pertemuan terduga dengan Steffy Burase (satu diantaranya saksi di masalah ini) serta kritikan Steffy buat mengerjakan lomba lari Aceh maraton berskala internasional. Dimaksud ikut terduga merekomendasikan biar Steffy bikin Gagasan Budget Biaya’ yg selanjutnya dilakukan tindakan Steffy dengan bikin RAB sejumlah Rp 13 miliar. Setelah itu, RAB itu diserahkan terduga pada Kepala Dinas Pemuda serta Olah-raga Aceh serta proses seterusnya;
Dijabarkan ikut, sebelumnya muncul pencairan dana pemerintah, jadi IY (Irwandi Yusuf) memanfaatkan dana pribadi serta mentransfer ke rekening Stefi Burase serta pihak yang lain, dengan jumlahnya lebih kurang Rp 1 miliar;
Dikatakan ikut terkait laporan gratifikasi pada KPK yg dilaksanakan oleh pemohon beberapa Rp 39 juta.
Pemohon ikut menolak OTT yg dilaksanakan KPK, dsb.

Menurut Febri, beberapa poin itu tidak butuh di ajukan dalam praperadilan. Argumennya, beberapa poin itu masuk dalam inti masalah.

“Kami melihat terduga banyak bicara terkait beberapa hal lainnya yg tidak ada pertalian langsung, serta tambah banyak menguraikan inti masalah, yg setidaknya tidak jadi domain dari sidang praperadilan. Malahan tambah lebih baik bila fakta-fakta yg diklaim itu di uji di persidangan,” kata Febri.

Irwandi diputuskan KPK menjadi terduga suap. Ia disangka terima uang suap Rp 500 juta dari Bupati Bener Meriah nonaktif Ahmadi.

Uang itu disangka adalah sisi dari commitment fee Rp 1,5 miliar atau 10 % buat dapatkan ijon project infrastruktur yg memanfaatkan alokasi Dana Otsus. KPK menerka sisi 8 % ditujukan buat beberapa petinggi di propinsi, dan 2 % di tingkat kabupaten.

Selanjutnya, KPK kembali menentukan Irwandi menjadi terduga penerima gratifikasi. Ia disangka terima uang Rp 32 miliar sehubungan project pembangunan dermaga Sabang.

About admin